Sekda Jawa Barat Tersandung Kasus Suap Pengurusan Izin Meikarta

Sekda Jabar Disebut Terima Suap Meikarta Rp1 Miliar

Berita Bandung terbaru, Iwa Karniwa selaku Sekda Jawa Barat menggunakan rompi berwarna orange khas tahanan KPK pada saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Sekda Jabar tersebut menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta 2018 pada hari Jumat 30 Agustus 2019, dan keluar pada pukul 17.26 WIB. Hari tersebut menjadi Jumat keramat bagi Iwa Karniwa karena dirinya harus ditahan di rumah tahanan KPK. 

Iwa Karniwa didalam kesempatan tersebut mengatakan jika dirinya mendukung terhadap proses hukum kasus tersebut dan mendukung KPK didalam upayanya untuk memberantas korupsi. Dirinya juga merasa bersyukur telah menerima proses pemeriksaan penyidik KPK secara profesional. Di Gedung KPK Merah Putih, Iwa Karniwa mengatakan jika dirinya sudah menjalaninya sesuai dengan statementnya beberapa waktu yang lalu, dimana dirinya akan mendukung proses hukum dan juga mendukung KPK untuk memberantas korupsi. Dan dirinya mengucapkan rasa syukurnya karena sudah mendapatkan pemeriksaan dengan baik dan profesional dari penyidik dan dirinya akan mengikuti prosesnya. 

Telah diberitakan sebelumnya, jika didalam kasus dugaan suap izin Meikarta ini telah ditetapkannya Iwa Karniwa oleh KPK sebagai tersangka kasus suap pengurusan izin Meikarta. Didalam hal ini peran Iwa adalah untuk memuluskan pengurusan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi (RDTR). RDTR sendiri sangat penting didalam pembangungan proyek Meikarta. Raperda RDTR Kabupaten Bekasi tersebut telah disetujui DPRD Bekasi dan telah dikirimkan ke Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan pembahasan yang selanjutnya.

Tetapi sayangnya pembahasan Raperda tingkat Provinsi tersebut berjalan lambat. BKPRD tidak segera membahas Raperda, padahal mereka telah menerima dokumen pendukungnya. Untuk mengurus RDTR tersebut, Iwa diduga telah menerima uang suap sebesar Rp. 900 juta dari Neneng Rahmi Nurlaili selaku mantan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. 

Uang yang berasal dari Neneng tersebut bisa sampai ke tangan Iwa melalui beberapa perantara seperti legislator Kabupaten Bekasi Soleman dan Waras Waras Wasisto selaku Anggota DPRD Jawa Barat. Atas perbuatannya itu Iwa disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah didalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 

Tidak hanya Iwa saja yang ditetapkan sebagai tersangka karena ada juga Bartholomeus Toto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Peranan Toto didalam kasus ini adalah sebagai penyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin supaya berjalan dengan lancarnya pengurusan izin pembangunan proyek Meikarta. Toto disangkakan telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebelumnya yang diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Pusat pada hari Selasa 27 Agustus 2019 oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Ahmad Heryawan mantan Gubernur Jawa Barat.  Pemeriksaan pria yang memiliki sapaan akrab Aher ini sebagai saksi untuk kasus yang dialami Sekda Jabar Non Aktif sekaligus tersangka dalam kasus suap untuk memuluskan proses pengurusan izin Meikarta.

2 months ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *